Bupati SBS Duduk Bersama Mentri Bahas Bioethanol, Peluang Baru untuk Pertanian Malaka

Jakarta, MalakaNews.com — Pertanian Malaka kembali bersentuhan dengan arah kebijakan pertanian nasional. Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS), bersama 47 kepala daerah lainnya duduk bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam rapat di Jakarta, Senin, 21/9/2026.

Rapat tersebut membahas program khusus pemerintah mengenai pengembangan bioethanol dengan bahan baku pertanian, terutama tebu, jagung dan ubi kayu.

Bagi Bupati SBS, pembahasan ini memiliki kaitan langsung dengan arah pembangunan Kabupaten Malaka. Sebab, sejak awal pemerintahan SBS-HMS, pertanian ditempatkan sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan masyarakat.

Melalui visi dan misi SBS-HMS, semangat “Kerja Kebun untuk Rakyat” menjadi salah satu pijakan dalam mendorong pertanian masyarakat. Kebun bukan sekadar tempat masyarakat menghasilkan pangan, tetapi juga menjadi sumber kehidupan dan penggerak ekonomi keluarga.

Karena itu, ketika pemerintah pusat mulai membicarakan pengembangan bioethanol berbahan baku tebu, jagung dan ubi kayu, ruang pembicaraan tentang pertanian menjadi semakin luas.

Hasil kebun masyarakat tidak hanya dilihat dari berapa banyak yang dipanen, tetapi juga bagaimana komoditas tersebut dapat dikembangkan dan memiliki nilai tambah.

Di titik inilah kebijakan pusat dan arah pembangunan daerah dapat bertemu. Pemerintah pusat membicarakan pengembangan bioethanol, sementara daerah memiliki masyarakat yang selama ini hidup dari kebun dan ladang.

Malaka tentu memiliki karakter pertanian sendiri. Karena itu, setiap peluang dari kebijakan nasional perlu dilihat sesuai potensi, kondisi dan kemampuan daerah. Tidak sekadar mengikuti program, tetapi memahami sejauh mana program tersebut dapat memberi ruang bagi petani dan komoditas lokal.

Kehadiran Bupati SBS dalam rapat bersama Menteri Pertanian juga menunjukkan pentingnya daerah mengikuti secara langsung perkembangan kebijakan pemerintah pusat di bidang pertanian.

Bagi pemerintahan SBS-HMS, penguatan pertanian tidak berhenti pada pengolahan lahan dan peningkatan produksi. Lebih jauh, ada kebutuhan untuk membuka akses terhadap pasar, pengolahan dan peluang ekonomi baru bagi hasil pertanian masyarakat.

Bioethanol menjadi salah satu pembahasan dalam ruang tersebut.
Tebu, jagung dan ubi kayu yang selama ini dikenal sebagai komoditas pertanian dapat memiliki fungsi ekonomi yang lebih luas ketika masuk dalam rantai pengolahan. Namun, peluang itu tetap membutuhkan kajian, kesiapan produksi, dukungan teknologi, pasar serta kebijakan yang jelas.

Karena itu, rapat di Jakarta bukan sekadar pertemuan antara kepala daerah dan Menteri Pertanian. Bagi Malaka, forum tersebut menjadi ruang untuk melihat ke mana arah pertanian nasional bergerak dan bagaimana daerah dapat mempersiapkan diri.

Kerja Kebun untuk Rakyat pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana rakyat bekerja di kebun, tetapi bagaimana hasil kerja itu dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga petani.

Dari Jakarta, SBS mengikuti pembahasan tersebut secara langsung. Dan bagi Malaka yang kehidupan masyarakatnya sangat dekat dengan pertanian, setiap kebijakan baru di sektor ini layak dibaca sebagai peluang yang perlu dipelajari dengan serius—agar ketika kesempatan datang, petani Malaka tidak hanya menjadi penonton, tetapi memiliki ruang di dalamnya.*##//