Pemkab Malaka Bantah Kebakaran PMKRI Berkaitan dengan Dana Sepak Bola, Minta KabarNTT Klarifikasi

 

Malaka, MalakaNews.com – Pemerintah Kabupaten Malaka membantah pemberitaan media online KabarNTT tertanggal 19 November 2026 yang mengaitkan peristiwa kebakaran Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kabupaten Malaka dengan isu anggaran dana sepak bola.

 

Bantahan tersebut disampaikan melalui press release Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malaka, Nomor Diskominfo 555/112/XI/2026, tertanggal 20 November 2026.

 

Dalam rilis tersebut, Pemkab Malaka menyampaikan keprihatinan atas peristiwa kebakaran yang terjadi di Sekretariat PMKRI Kabupaten Malaka, Dusun Bunut, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, pada 19 November 2026.

 

Pemerintah daerah juga menanggapi pemberitaan yang menyebut kebakaran terjadi setelah PMKRI Kabupaten Malaka mengkritisi anggaran dana sepak bola. Pemkab Malaka menilai pemberitaan tersebut tidak benar karena, menurut pemerintah, tidak didasarkan pada fakta dan bukti.

 

Pemkab bahkan menyebut pemberitaan yang mengaitkan kebakaran dengan persoalan dana sepak bola sebagai pemberitaan yang tidak benar dan meminta agar dilakukan klarifikasi terhadap informasi tersebut.

 

Melalui press release itu, Pemerintah Kabupaten Malaka meminta penulis atau wartawan yang memuat pemberitaan tersebut agar memberikan klarifikasi atas informasi yang dipersoalkan.

 

Pemkab Malaka juga menyatakan, apabila tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf atas pemberitaan yang dianggap keliru, pemerintah akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Press release tersebut ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka, Wilhelmus J. Lakka, S.IP., MM, serta Petrus Kbasosu, SH, dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Malaka.

 

Hingga berita ini disusun, isi press release tersebut merupakan sikap resmi Pemerintah Kabupaten Malaka. Ruang klarifikasi dan hak jawab bagi media KabarNTT maupun pihak-pihak terkait tetap terbuka guna memastikan informasi yang berkembang di ruang publik dapat disampaikan secara berimbang.**##//