Dari Haitimuk untuk Perbatasan: Tiga Bupati Satukan Langkah Bangun Kesejahteraan Rakyat Malaka,Belu dan TTU
Malaka – com” — Rumah Jabatan Haitimuk di Kabupaten Malaka menjadi saksi lahirnya komitmen bersama tiga kepala daerah di kawasan perbatasan. Dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan, tiga bupati dari wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur duduk bersama merajut langkah kolaborasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di tapal batas negara.
Pertemuan yang berlangsung Kamis, 12 Maret 2026 itu dihadiri Bupati Belu Willybrodus Lay, Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo, serta Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH, bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah dari tiga kabupaten.
Dalam keterangan kepada wartawan usai pertemuan, Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, yang akrab disapa SBS, mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antar daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perbatasan.
“Sebagai Bupati Malaka, saya mendapat kehormatan dikunjungi oleh Bupati Belu dan Bupati TTU di Rumah Jabatan Haitimuk untuk membicarakan kerja sama tiga kabupaten dalam berbagai urusan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkap SBS.
Dari hasil pertemuan tersebut, tiga kepala daerah menyepakati tiga bidang utama kerja sama yang akan segera ditindaklanjuti.
Pertama, kerja sama dalam penanganan dan pengolahan sampah di wilayah perbatasan.
Kedua, kerja sama peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan pasar-pasar dengan memanfaatkan skema free trade zone di kawasan perbatasan.
Ketiga, kerja sama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hal-hal ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat Indonesia yang tinggal di wilayah Belu, TTU, dan Malaka,” jelas SBS.
Ia menambahkan, hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) yang bertugas menyusun langkah-langkah teknis, termasuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).
Usulan kerja sama tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga pemerintah pusat agar mendapat dukungan kebijakan dan program pembangunan.
“Kami berharap tiga kabupaten di daerah perbatasan ini mendapat perhatian lebih, karena wilayah ini merupakan show window Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memastikan masyarakat di wilayah perbatasan tetap memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga negara.
“Kami tidak ingin masyarakat perbatasan kehilangan hak-hak dasar hanya karena para pemimpinnya tidak duduk bersama untuk memperjuangkan apa yang seharusnya mereka dapatkan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tiga poin kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut akan menjadi dasar pembentukan sekretariat bersama yang akan memperjuangkan berbagai program pembangunan hingga tingkat pemerintah pusat.
Sementara itu, Bupati Belu Willybrodus Lay menilai pertemuan tiga kepala daerah tersebut merupakan langkah positif dalam membangun kolaborasi pembangunan kawasan perbatasan.
“Ini merupakan inisiatif yang baik dan positif untuk membangun hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat perbatasan tiga kabupaten. Kami mohon dukungan doa agar semua rencana yang telah dibicarakan dapat terealisasi,” ujarnya.
Ketiga kepala daerah juga sepakat untuk melanjutkan pertemuan serupa secara bergilir di masing-masing kabupaten, dengan pertemuan berikutnya direncanakan berlangsung di Kabupaten Belu dan selanjutnya di Kabupaten TTU.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan dapat ditangani secara bersama demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di wilayah tapal batas negara.**##//
