Malaka – Pemerintah Kabupaten Malaka terus memperkuat arah pembangunan sektor kesehatan melalui Forum Kesehatan 2025–2026 yang digelar pada 28 April 2026 di Aula Kantor Bupati Malaka. Kegiatan strategis ini melibatkan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) serta Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai upaya merangkai langkah bersama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih hidup, menyentuh, dan merata bagi masyarakat.
Bupati Malaka, SBS, menegaskan forum tersebut menjadi ruang penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus merumuskan arah kebijakan transformasi layanan kesehatan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Malaka, agar denyut pelayanan kesehatan benar-benar hadir hingga ke lapisan paling bawah masyarakat.
Salah satu narasumber utama, Prof. Dr. Laksono Trisnantoro bersama tim dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM, memaparkan konsep penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dari tingkat desa hingga pusat. Pendekatan ini diibaratkan sebagai alur nadi pelayanan kesehatan yang harus mengalir tanpa hambatan, agar setiap warga dapat merasakan hak kesehatan secara utuh dan berkesinambungan.
“Beliau memberikan gambaran bagaimana kita menyusun sistem kesehatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat,” ujar SBS, menggambarkan pentingnya satu tarikan kebijakan yang selaras dari bawah hingga ke atas.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Damiana Veronika Djahari, turut memaparkan kondisi kesehatan daerah berdasarkan sejumlah indikator utama yang menjadi cermin perjalanan kesehatan masyarakat, sekaligus kompas untuk memperbaiki arah layanan agar semakin tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan nyata warga.
Bupati SBS menegaskan bahwa hasil forum ini menjadi pijakan penting dalam mempercepat peningkatan layanan kesehatan di Malaka. Pemerintah daerah saat ini memfokuskan penguatan RSUPP Betun serta optimalisasi puskesmas sebagai garda terdepan yang menjadi pintu pertama harapan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan manusiawi.
Ia juga menekankan bahwa evaluasi tahun 2025 menjadi dasar pembenahan menyeluruh pada tahun 2026, terutama dalam peningkatan akses layanan, kualitas tenaga kesehatan, serta penguatan sistem rujukan yang lebih terpadu, agar tidak ada lagi jarak yang memisahkan masyarakat dari layanan kesehatan yang layak.
“RSUPP Betun dan puskesmas harus benar-benar menjadi andalan masyarakat. Pelayanan harus semakin dekat, cepat, dan berkualitas,” tegas SBS, menandaskan komitmen menghadirkan layanan yang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan hati masyarakat.
Dengan kolaborasi antara UGM, Dinas Kesehatan NTT, dan Pemerintah Kabupaten Malaka, SBS optimistis transformasi layanan kesehatan di daerah ini akan semakin menguat, tumbuh seperti harapan yang dirawat bersama, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.**##//
