Dari Paripurna DPRD, Bupati SBS Tegaskan PAD Malaka Harus Naik Tanpa Kenaikan Tarif
Malaka, MalakaNews.com – Dari ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malaka, arah pembangunan daerah kembali dipetakan. Di Aula Gedung DPRD Kabupaten Malaka, Selasa (11/8/2026), Pemerintah Kabupaten Malaka membuka pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan membawa satu capaian yang cukup menggembirakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malaka telah mencapai 84,5 persen dari target yang ditetapkan.
Di balik angka itu, tersimpan cerita tentang kerja pemerintah dalam mengelola potensi daerah. PAD bukan sekadar deretan persentase dalam dokumen anggaran, melainkan cermin kemampuan daerah membangun kemandirian fiskal demi membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, perjalanan belum sepenuhnya usai. Masih ada 15,5 persen target yang harus dikejar hingga penghujung tahun anggaran. Sisa itu menjadi ruang kerja sekaligus tantangan agar setiap potensi penerimaan dapat dioptimalkan tanpa ada yang terlewat.
Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS), menegaskan bahwa peningkatan PAD bukan semata-mata mengejar angka yang lebih tinggi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pendapatan daerah terus bertumbuh tanpa menambah beban masyarakat.
Karena itu, untuk tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Malaka membidik kenaikan PAD tanpa menaikkan tarif. Strateginya adalah memperbaiki tata kelola, memperkuat sistem pemungutan, menutup celah kebocoran, serta mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Target kita ke depan PAD harus terus meningkat. Tetapi peningkatan itu bukan karena tarif dinaikkan. Yang kita benahi adalah tata kelola, memperkuat sistem pemungutan, menutup kebocoran, dan mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang masih bisa dikembangkan. Dengan begitu, pendapatan daerah bertambah tanpa membebani masyarakat,” tegas SBS saat menyampaikan pengantar pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malaka.
Menurut SBS, pembangunan daerah membutuhkan fondasi fiskal yang kuat. Namun, peningkatan pendapatan harus dibangun melalui sistem yang semakin baik, bukan dengan membebankan biaya yang lebih besar kepada masyarakat.
PAD yang meningkat diharapkan lahir dari tata kelola yang semakin profesional, bukan dari tarif yang semakin tinggi. Potensi daerah digali lebih dalam, sistem diperbaiki lebih baik, kebocoran diminimalkan, kepatuhan wajib pajak diperkuat, dan setiap rupiah penerimaan diarahkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat.
Capaian 84,5 persen hari ini menjadi pijakan optimistis. Perjalanan sudah melangkah cukup jauh, tetapi garis akhir belum sepenuhnya dicapai. Masih ada 15,5 persen yang harus dituntaskan sebelum tahun anggaran benar-benar menutup buku.
Bagi Pemerintah Kabupaten Malaka, sisa itu bukan sekadar angka statistik. Ia adalah ruang evaluasi, ruang kerja, sekaligus kesempatan membuktikan bahwa daerah mampu memperkuat fiskalnya melalui inovasi, efisiensi, dan pengelolaan yang semakin berkualitas.
Dari Ruang Paripurna, Arah Pembangunan Dikawal Bersama
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malaka turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Malaka, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malaka, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakapolres Malaka yang mewakili Kapolres Malaka, perwakilan Kodim 1605/Belu, serta insan pers yang mengikuti jalannya sidang.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan Malaka merupakan tanggung jawab bersama. Eksekutif merancang dan menjalankan kebijakan, legislatif mengawasi, unsur Forkopimda menjaga sinergi, sementara pers menjadi jembatan informasi kepada masyarakat.
Dari Aula Gedung DPRD Kabupaten Malaka, angka 84,5 persen menjadi penanda bahwa fondasi kemandirian fiskal terus diperkuat. Sementara 15,5 persen yang masih tersisa menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan kerja nyata.
Arah yang dibidik SBS pun semakin jelas: PAD harus terus meningkat, potensi daerah harus digali lebih maksimal, tetapi masyarakat tidak boleh dibebani dengan kenaikan tarif.
Sebab pada akhirnya, daerah yang kuat bukanlah daerah yang membebani rakyat dengan tarif yang lebih tinggi, melainkan daerah yang mampu mengelola setiap potensi secara jujur, efektif, dan bertanggung jawab. Itulah arah yang kini dibidik Pemerintah Kabupaten Malaka—PAD terus bertumbuh, sementara kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tujuan utama. **##//
Editor : Eky luan
